Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM

Timo belum pernah menanyakan langsung kepada Nurdin Halid, tapi kepada pihak BTN. Tapi ia menduga penghambatan ini karena Persema pindah dari ISL ke LPI. Seharusnya menurut Timo, walaupun ada persilangan antara LPI dengan PSSI, tidak semustinya pemain dikorbankan. "Karena Kim kan individu. Sebagai warga negara Indonesia, terlepas dari PSSI atau LPI. Jadi ini sudah melanggar hak-hak asasi manusia," ungkapnya pada Radio Nederland.

Usaha pria keturunan Jerman itu bukan hanya ke BTN saja. "Saya juga sudah beberapa kali minta LPI untuk mengurus, tetapi mereka juga kurang cepat dalam menangani, mungkin banyak urusan ya."

Untuk itu Timo menempuh jalan lain. "Makanya saya langsung ke Menpora, untuk menyampaikan bahwa SKnya masih di Nurdin Halid." Selanjutnya ia  akan menyampaikan kasus ini ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kebetulan akan hadir pada acara Murdaya Po. "Pak Po ini yang sejak dari awal membantu Kim. Beliau memberi kesempatan hari Senin ini bertemu dengan SBY. Saya akan sampaikan bahwa proses naturalisasi yang ditandatangani oleh presiden, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya karena dipegang PSSI."

Bantu Pemain

Timo merasa tindakan ini semata-mata hanya karena ingin membantu anak buah yang kesulitan. "Saya kan hanya pelatih yang ingin membantu pemain."

Sehubungan dengan berita rencana PSSI mendorong deportasi 22 pemain asing, Timo tidak terlalu percaya, karena LPI di bawah naungan pemerintah.  "Itu tidak betul. Karena tidak bisa mendeportasi karena LPI kan di bawah pemerintah. Beda ceritanya kalau LPI tidak dinaungi pemerintah."

Deportasi Pemain Asing

"Karenanya tidak mungkin PSSI mendesak pemerintah untuk mendeportasi pemain, padahal pemerintah sendiri mendukung. Kan ini tidak masuk akal. Kalau FIFA ingin menindak, ya terhadap organisasi yang berada di bawahnya. Sementara LPI ini tidak dibawah FIFA. Jadi mau menghukum bagaimana?" Tuturnya kepada RNW. 

Timo tetap membela kepindahan Persema ke LPI sebagai sebuah langkah yang betul. "Karena sudah terlalu lama sepakbola Indonesia dicurangi, mencurangi, mafia wasit, sistem yang tidak jelas."

Alasan yang paling utama bagi Timo adalah APBD. "Terutama masalah APBD. Selalu memakai APBD. PSSI selalu bilang, Nurdin Halid selalu bilang pemerintah sudah seharusnya membela sepakbola bahkan mendukung sepakbola. Itu betul, seluruh dunia seperti itu. Karena  itu kebanggaan bangsa."

Sependapat dengan Nurdin

Ia sependapat dengan Nurdin Halid soal dukungan pemerintah, tetapi tidak lewat APBD. "Tapi dukungannya melalui fasilitas. Melalui ijin keramaian, polisi, dan lainnya. Bukan memberikan APBD untuk tim profesional. Itu tidak ada di dunia ini. Sudah waktunya liga profesional itu bebas dari APBD."

Baginya APBD diprioritaskan untuk kepentingan lain. "APBD itu cocok untuk akademi-akademi di tingkat-tingkat kota dan kabupaten supaya makin banyak pemain bola Indonesia yang betul-betul terdidik dari kecil. Sehingga manfaannya terasa oleh masyarakat luas. Bukan hanya dirasakan oleh 25 orang dalam tim profesional," tutupnya kepada Radio Nederland.

1. Keterlibatan Pemerintah dalam PSSI

Pemberitaan mengenai pembekuan (pengurus) PSSI yang mengemuka ternyata kalau dipahami dari pernyataan Menegpora bisa saling bertolak belakang. Ambil contoh judul berita ‘Akhirnya Pemerintah ‘Bekukan’ Kepengurusan PSSI’ dapat ditafsirkan oleh pembaca bahwa Pemerintah memang benar-benar membekukan PSSI. Misalnya dengan mengamini bahwa (kepengurusan) PSSI dibekukan maka sudah terjadi intervensi Pemerintah terhadap PSSI. Dengan dalil-dalil hukum yang dikemukakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional [SKN] serta peraturan pemerintah diterapkan dalam pembekuan kepengurusan PSSI ini. Pasal 13 UU SKN menyatakan bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.