Peran pemerintah terhadap PSSI
PSSI mendapatkan dana untuk keberlangsungan
organisasinya melalui dana APBN yang diberikan pemerintah setiap tahunnya.
Memberikan
suntikan dana (APBN) untuk operasional PSSI
Melalui
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, akhirnya pemerintah
mengambil sikap tegas terkait kemelut yang berlarut-larut di tubuh organisasi
persepakbolaan Indonesia setelah melakukan rapat dengan KONI dan KOI, Senin
(28/3).
"Pemerintah
menyatakan tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI saat ini yang diketuai Nurdin
Halid dan Sekjen Nugraha Besoes," kata Menpora.
Andi
menilai kepengurusan PSSI saat ini tidak profesional dan tidak kompeten. Hal
ini dapat dilihat antara lain ditunjukkan dengan kegagalannya menggelar kongres
di Riau.
Selain tidak mengakui kepengurusan Nurdin, Andi
menegaskan bahawa pemerintah juga akan menghentikan sementara segala
kegiatan PSSI termasuk kucuran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
Namun
khusus untuk kegiatan timnas dengan alasan demi kepentingan nasional kegiatan
pembinaan tetap berjalan seperti biasa. Pasca keputusan pemerintah tidak
mengakui kepemimpinan Nurdin Halid di PSSI, Nurdin dan rekan-rekannya melakukan
kondolidasi. Menurut pengacara Nurdin, Indra Sahnun Lubis, tidak tertutup
kemungkinan kubu Nurdin akan menggugat Menpora secara perdata ataupun pidana.
"Yang
sangat kita sesalkan tidak pantas Menpora itu berpihak. Dia boleh intervensi,
tapi harus memperbaiki, menyelesaikan masalah. Berpihak itu sangat-sangat jelek
sekali," kata Indra seusai mengikuti pertemuan kubu Nurdin di kediaman
Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Bakrie di Jakarta.
Rapat kerja Kementerian Pemuda dan
Olahraga (Kemenpora) dengan Komisi 10 DPR (28/2) menuai kontroversi, dari
beberapa pertanyaan awal yang diajukan anggota Komisi 10 jelas adanya upaya memojokkan
pemerintah, terutama dari anggota Fraksi Golkar, sedangkan beberapa Fraksi lain
masih bersikap netral dengan kemelut PSSI. Pernyataan Menpora Andi Malarangeng
tentang Kongres PSSI beberapa waktu yang lalu, rupanya membuat gerah beberapa
anggota Fraksi Golkar dan kemudian mempertanyakannya kepada Menpora.
Zulfadhli, Anggota Komisi 10 F.Golkar
menuding Menpora telah mengintervensi proses pencalonan Ketum PSSI dengan
mengeluarkan pernyataan yang menekan Komite Banding PSSI, sehingga Komite
Banding PSSI mengeluarkan keputusan yang tidak lazim. “Menpora harusnya jangan
mengintervensi PSSI, karena PSSI adalah organisasi independen dan biarkan PSSI
mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah melalui
Menpora”, ujar Zulfadhli. “Menpora harus fair play menyingkapi kasus PSSI
ini, karena urusan pemilihan Ketum PSSI itu ada aturannya dan Menpora lakukan
pembinaan olahraga Indonesia saja serta jangan fokus mengurus kongres PSSI”,
ujar Kahar Muzakir yang juga dari Fraksi Golkar.
Kontroversi ini akibat pernyataan Menpora
yang menggunakan kewenangannya melalui UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN),
dimana pemerintah melalui Menpora mempunyai kewenangan melakukan pengawasan
terhadap seluruh elemen olahraga di Indonesia. “Pemerintah dalam hal ini melalui
Menpora melihat persoalan PSSI sudah menjadi persoalan nasional, demo dan
penolakan terhadap pengurus PSSI sekarang menunjukkan bahwa pecinta bola
Indonesia berharap PSSI benar-benar menjalankan lembaga dengan benar demi
kemajuan sepakbola Indonesia”, ujar Menpora. Menpora juga membuka pintu kepada
PSSI, FIFA untuk membuka ruang dialog dan melihat dinamika keinginan pecinta
bola Indonesia yang menginginkan adanya perubahan di PSSI.
Dinamika raker komisi 10 dengan Menpora
menunjukkan bahwa Golkar melalui anggota Fraksi Golkar di Komisi 10 membela
habis-habisan Nurdin Halid dengan PSSI-nya. “Pemerintah harus sadar ketika
melakukan intervensi dengan PSSI maka sepakbola kita akan diberikan sanksi oleh
FIFA yang menyebabkan kita dikucilkan di dunia sepakbola Internasional”, ujar
Zulfadhli. Golkar rupanya tidak benar-benar menerima tekanan Menpora terhadap
Nurdin Halid Cs, Padahal Priyo Budi yang Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar
sudah menegaskan bahwa Partai Golkar tidak mendukung Nurdin Halid untuk proses
suksesi PSSI, walaupun tak dipungkiri Nurdin Halid adalah kader Golkar
Turut campurnya FIFA dalam permasalahan PSSI
Kisruh di tubuh Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah sampai ke telinga para petinggi di
Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Kabarnya, para petinggi FIFA akan membahas
khusus polemik yang terjadi di tubuh induk sepakbola di tanah air itu.
Organisasi sepakbola dunia itu, Selasa (1/3) besok
menggelar rapat untuk menentukan nasib PSSI. Rapat Komite Nasional Asosiasi
FIFA yang digelar di Zurich, Swiss, itu membahas campur tangan Menpora Andi
Malarangeng terhadap PSSI.
"Campur
tangan pemerintah jelas sekali pada 25 poin pernyataan Menpora terkait polemik
yang terjadi di PSSI itu," kata Suryadharma Dali Tahir, mengutip Tempo,
Minggu (27/2).
Terkait campur tangan pemerintah Indonesia itu,
diduga FIFA akan menjatuhkan
sanksi terhadap PSSI. Namun, Dali yang juga
anggota Komite Etik FIFA mengaku sanksi apa bakal dijatuhkan kepada PSSI.
Disebutkan Dali, sanksi FIFA berlapis-lapis, "Tapi, saya tidak tahu sanksi
dari FIFA apa terhadap Indonesia."
FIFA
merespon dengan cepat apa yang terjadi di PSSI beberapa waktu belakangan ini.
Organisasi sepakbola pimpinan Sepp Blatter itu telah melayangkan surat
peringatan menyusul Komisi Banding Pemilihan PSSI mengumumkan keputusannya
menganulir semua calon ketua umum PSSI.
Menurut
Dali, surat FIFA itu jelas sebagai bentuk penolakan atas adanya intervensi
pemerintah. Dia mengaku khawatir jika akhirnya kisruh di tubuh PSSI menyebabkan
FIFA mengambil keputusan membekukan organisasi induk sepakbola di Tanah Air
itu.
"Jika itu terjadi, Indonesia tidak bisa
berlaga di pertandingan leg kedua Pra-Olimpiade di Turkmenistan pada 9 Maret
mendatang. Indonesia juga dilarang mengikuti Kualifikasi Piala Dunia, dan SEA
Games 2011," ujar Dali.
Tidak
demikian bagi kalangan penentang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Mereka tak
peduli apa pun keputusan FIFA. Mereka justru mendesak pemerintah membentuk tim
seleksi independen dalam pemilihan ketua umum PSSI.
"Kami mendesak pemerintah (Kemenpora)
mengambil alih PSSI dari tangan-tangan yang menginginkan status quo, yaitu
Nurdin Halid cs," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Apung
Widadi kepad Tribunnews, Minggu (27/2).
Apung
juga koordinaditor "Save Our Soccer" mendesak pemerintah membekukan
PSSI hingga kepengurusan PSSI pada periode ini berakhir April 2011 nanti.
"Termasuk tidak memberikan izin pertandingan yang diselenggarakan PSSI
dibawah Nurdin Halid dan Kongres PSSI yang direkayasa hanya untuk melanggengkan
status quo," kata Apung.
Pemerintah jangan takut terhadap ancaman sanksi
FIFA, dalam rangka upaya penyelamatan terhadap sepak bola Indonesia dan PSSI.
"Sanksi dari FIFA justru menjadi fase untuk memperbaiki kepengurusan PSSI,
pembinaan usia muda dan kompetisi ditingkat nasional. Mundur selangkah untuk
Maju seribu langkah," tandas Apung.
Menurut
dia, pemerintah sudah memiliki cukup alasan mengambil alih PSSI dari tangan
Nurdin cs. Salah satu alasannya karena PSSI dibiayai oleh APBN, yang tidak lain
adalah uang rakyat. PSSI juga dinilai telah gagal dalam membangun sepakbola
Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Dalam
tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid, sepakbola Indonesia belum pernah juara
dalam level regional maupun internasional. Liga sepakbola Indonesia tidak lepas
dari praktek suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni
untuk sepakbola yang fair play," pungkasnya. (Tribunnews/roy/tnr)
Nasib PSSI sekarang
Nasib kemelut PSSI masih menggantung. FIFA sebagai induk
organisasi PSSI masih akan menggelar sidang terkait berbagai masalah yang ada
di PSSI.
Sampai saat ini FIFA belum mengeluarkan pernyataan
resmi tentang nasib sepakbola Indonesia. Hal ini diungkap oleh Deputi Sekjen
Bidang Luar Negeri PSSI, Suryadharma “Dali” Tahir yang merupakan anggota komite
etik FIFA.
Bahkan Dali Tahir menambahkan ketika dirinya bertemu dengan
Jerome Valcke, Sekjen FIFA, soal hukuman bagi Indonesia tidak disinggung –
singgung oleh FIFA sehingga masih ada kemungkinan Indonesia akan lolos dari
sanksi pembekuan organisasi.
FIFA menggelar pertemuan pada pekan ini bertepatan
dengan Rapat Komite Eksekutif (Exco) FIFA pada 2-3 Maret di Zurich, Swiss.
Rapat Exco FIFA dipimpin langsung Presiden Joseph ‘Sepp’ Blatter.
Indonesia menjadi agenda pembahasan Sidang Komite Asosiasi FIFA
setelah pada tanggal 22 Februari 2011, Sekjen PSSI, Nugraha Besoes mengirimkan
surat ke FIFA terkait sikap Menpora, Andi Malarangeng, yang dinilai sudah
melakukan intervensi.
Surat ini dibalas oleh FIFA pada tanggal 24
Februari 2011 yang meminta PSSI agar terus melaporkan segala perkembangan yang
terjadi kepada FIFA.
Namun Komisaris Utama Persebaya 1927, Saleh Mukadar, menyebutkan
bahwa FIFA telah mengirimkan surat kepada PSSI pada tanggal 28 Februari 2011
yang berisi agar Nurdin Halid tidak mencalonkan kembali pada
kongres nanti. Lalu FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia lolos dari sanksi
FIFA.
Sementara itu 84 anggota PSSI sekaligus pemegang hak suara telah
melayangkan mosi tidak percaya kepada Nurdin Halid. Para anggota yang merupakan
pengprov dan klub ini bahkan akan melaksanakan kongres luar PSSI dalam waktu 2
bulan ke depan.
Mereka juga membentuk Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional
(KPPN). KPPN ini sudah mengirimkan surat izin kepada FIFA untuk menggelar
kongres luar biasa. Walau belum ada jawaban dari FIFA, sekretaris KPPN, Tuty
Dau, menyebutkan Kongres Luar Biasa akan tetap dilaksanakan.
Kualitas persepakbolaan Indonesia dengan adanya PSSI
Tidak adanya prestasi yang terukir dengan pasti dan membanggakan,
misal:
1.
Tahun 2011 PSSI tidak menyandang gelar juara pertama pada ajang piala AFF
Suzuki Cup, melainkan juara kedua.
2.
Pada ajang Sea Games tahun 2003, tim merah putih kalah dari Vietnam 0-1, dengan
Thailand 0-6, dan hanya menang tipis 1-0 saat menghadapi Laos. Hasilnya tim
merah putih bertengger di posisi ketiga klasemen dan gagal lolos dalam babak selanjutnya.
3.
Hanya menempati runner up pada Piala Tiger dan peringkat empat Sea Games 2005.
4. Gagal menembus babak final piala AFF sejak
tahun 1996, tiga kali timnas gagal ke semifinal sea games (2003,2007-2009) dan
timnas senior gagal melangkah ke putaran final piala Asia sejak tahun 1996.
5.
Tahun 2010, timnas U16 ,mengalami
kegagalan di kandang sendiri dalam piala AFF. Tim U-16 kalah 0-2 dari Timor
Leste.
Terjadi banyak korupsi di tubuh lembaga. Contoh kecil koruptor di
PSSI:
·
Penundaan pemberian hadiah buat klub yang juara.
·
Uang hasil tiket piala aff kemarin dipakai plesiran para
pengurus ke Qatar .
·
Dana dari sponsor buat ISL tidak jelas jumlahnya.
·
Nurdin telah mengkorupsi statuta fifa tentang syarat menjadi
pengurus federasi : dimana seorang kriminal tidak boleh jadi pengurus apalagi
pemimpin federasi.
Lembaga yang menangani PSSI
1) FIFA
Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) atau Federasi Internasional Sepak Bola adalah
badan pengatur internasional sepak bola.
FIFA bermarkas di Zürich, Swiss. FIFA didirikan
di Paris pada 21 Mei 1904 dan merayakan hari jadinya yang ke-100
pada 2004. Pada April 2004,
FIFA mengumumkan bahwa mereka memperkirakan akan meraup keuntungan sebesar $144
juta dari $1,64 miliar dalam pendapatan antara tahun 2003 dan 2006.
Peta
pembagian konfederasi anggota FIFA.
FIFA juga mempromosikan sepak bola,
mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA, dan
menerbitkan daftar Peringkat Dunia FIFA setiap bulannya.Peraturan sepak bola
ditetapkan oleh IFAB (International Football Association
Board), yang terdiri dari empat wakil dari FIFA dan masing-masing satu
wakil dari Asosiasi Sepak bola Inggris, Asosiasi Sepak
bola Skotlandia, Asosiasi Sepak bola
Wales dan Asosiasi Sepak
bola Irlandia.
2) AFC
Tim
dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) akan kembali melakukan inspeksi
klub-klub profesional di Indonesia untuk
dapat lolos ke Liga Champions Asia musim depan.
"Perwakilan AFC itu akan datang pada Agustus
mendatang. Mereka akan melakukan inspeksi selama 14 haru di Indonesia selama 14
hari. Mereka akan melakukan inspeksi ke seluruh klub Djarum Indonesia Super
League (ISL) . Ini akan menentukan nasib klub-klub Indonesia yang lolos ke Liga
Champions Asia," kata CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono kepada wartawan
di Jakarta, Rabu.
Menurut
dia, rapor Indonesia di kawasan Asia saat ini berwarna merah menyusul
terjadinya kekisruhan di persepakbolaan nasional.
AFC
sendiri sudah melakukan inspeksi ke beberapa negara yang sudah mempunyai wakil
di fase grup Liga Champions Asia. Sejauh ini, baru Jepang yang sudah memenuhi
seluruh kriteria.
AFC melakukan inspeksi untuk federasi anggota,
liga, klub-klub dan stadion untuk menentukan apakah kesepuluh negara sebelumnya
ditambah Singapura sudah memenuhi kriteria. Cina menjadi negara pertama yang
dikunjungi Special Mission Team (SMT) AFC ini.
"Dengan kondisi
persepakbolaan nasional saat ini, rapor Indonesia dianggap merah. Sepak bola
Indonesia saat ini seperti terkungkung," katanya Joko yang kini masuk
menjadi anggota Komite Normalisasi dan juga menjadi pelaksana tugas Sekjen
PSSI.
Apakah PSSI bisa menandingi
sepak bola di seluruh dunia
Secara management, PSSI
sudah memenuhi standarisasi lembaga persepakbolaan tingkat internasional, yakni
FIFA. Hanya saja PSSI masih menganggarkan biaya yang terbilang kuran penting
dalam memajukan persepak bolaan nasional. Dari segi penyerapan pemain, PSSI
kurang bisa memanfaatkan bibit unggul lokal
dan lebih mengandalkan pemain naturalisasi dalam pelaksanaa
pertandingan.
Semua
kemelut yg baru-baru ini terjadi di PSSI , serta pembekuan PSSI oleh pemerintah
terkait kinerja PSSI , PSSI masih belum layak menandingi sepak bola di seluruh
dunia . Melihat ke belakang , kinerja PSSI saat membawa Indonesia dalam AFC
saja kurang maksimal . Bahkan , peluang menjadi juara yang besar gagal di
manfaatkan oleh Indonesia dan PSSI . Ini sudah menjadi bukti konkrit bahwa PSSI
masih belum bisa disejajarkan di tingkat dunia