Peran pemerintah terhadap PSSI

Peran pemerintah terhadap PSSI

PSSI mendapatkan dana untuk keberlangsungan organisasinya melalui dana APBN yang diberikan pemerintah setiap tahunnya.

Memberikan suntikan dana (APBN) untuk operasional PSSI

Melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, akhirnya pemerintah mengambil sikap tegas terkait kemelut yang berlarut-larut di tubuh organisasi persepakbolaan Indonesia setelah melakukan rapat dengan KONI dan KOI, Senin (28/3).

"Pemerintah menyatakan tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI saat ini yang diketuai Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes," kata Menpora.

Andi menilai kepengurusan PSSI saat ini tidak profesional dan tidak kompeten. Hal ini dapat dilihat antara lain ditunjukkan dengan kegagalannya menggelar kongres di Riau.
Selain tidak mengakui kepengurusan Nurdin, Andi menegaskan bahawa pemerintah juga akan menghentikan sementara segala kegiatan PSSI termasuk kucuran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun khusus untuk kegiatan timnas dengan alasan demi kepentingan nasional kegiatan pembinaan tetap berjalan seperti biasa. Pasca keputusan pemerintah tidak mengakui kepemimpinan Nurdin Halid di PSSI, Nurdin dan rekan-rekannya melakukan kondolidasi. Menurut pengacara Nurdin, Indra Sahnun Lubis, tidak tertutup kemungkinan kubu Nurdin akan menggugat Menpora secara perdata ataupun pidana.

"Yang sangat kita sesalkan tidak pantas Menpora itu berpihak. Dia boleh intervensi, tapi harus memperbaiki, menyelesaikan masalah. Berpihak itu sangat-sangat jelek sekali," kata Indra seusai mengikuti pertemuan kubu Nurdin di kediaman Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Bakrie di Jakarta.

Rapat kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Komisi 10 DPR (28/2) menuai kontroversi, dari beberapa pertanyaan awal yang diajukan anggota Komisi 10 jelas adanya upaya memojokkan pemerintah, terutama dari anggota Fraksi Golkar, sedangkan beberapa Fraksi lain masih bersikap netral dengan kemelut PSSI. Pernyataan Menpora Andi Malarangeng tentang Kongres PSSI beberapa waktu yang lalu, rupanya membuat gerah beberapa anggota Fraksi Golkar dan kemudian mempertanyakannya kepada Menpora.

Zulfadhli, Anggota Komisi 10 F.Golkar menuding Menpora telah mengintervensi proses pencalonan Ketum PSSI dengan mengeluarkan pernyataan yang menekan Komite Banding PSSI, sehingga Komite Banding PSSI mengeluarkan keputusan yang tidak lazim. “Menpora harusnya jangan mengintervensi PSSI, karena PSSI adalah organisasi independen dan biarkan PSSI mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah melalui Menpora”, ujar Zulfadhli. “Menpora harus fair play menyingkapi kasus PSSI ini, karena urusan pemilihan Ketum PSSI itu ada aturannya dan Menpora lakukan pembinaan olahraga Indonesia saja serta jangan fokus mengurus kongres PSSI”, ujar Kahar Muzakir yang juga dari Fraksi Golkar.

Kontroversi ini akibat pernyataan Menpora yang menggunakan kewenangannya melalui UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), dimana pemerintah melalui Menpora mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap seluruh elemen olahraga di Indonesia. “Pemerintah dalam hal ini melalui Menpora melihat persoalan PSSI sudah menjadi persoalan nasional, demo dan penolakan terhadap pengurus PSSI sekarang menunjukkan bahwa pecinta bola Indonesia berharap PSSI benar-benar menjalankan lembaga dengan benar demi kemajuan sepakbola Indonesia”, ujar Menpora. Menpora juga membuka pintu kepada PSSI, FIFA untuk membuka ruang dialog dan melihat dinamika keinginan pecinta bola Indonesia yang menginginkan adanya perubahan di PSSI.

Dinamika raker komisi 10 dengan Menpora menunjukkan bahwa Golkar melalui anggota Fraksi Golkar di Komisi 10 membela habis-habisan Nurdin Halid dengan PSSI-nya. “Pemerintah harus sadar ketika melakukan intervensi dengan PSSI maka sepakbola kita akan diberikan sanksi oleh FIFA yang menyebabkan kita dikucilkan di dunia sepakbola Internasional”, ujar Zulfadhli. Golkar rupanya tidak benar-benar menerima tekanan Menpora terhadap Nurdin Halid Cs, Padahal Priyo Budi yang Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar sudah menegaskan bahwa Partai Golkar tidak mendukung Nurdin Halid untuk proses suksesi PSSI, walaupun tak dipungkiri Nurdin Halid adalah kader Golkar

Turut campurnya FIFA dalam permasalahan PSSI

 Kisruh di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah sampai ke telinga para petinggi di Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Kabarnya, para petinggi FIFA akan membahas khusus polemik yang terjadi di tubuh induk sepakbola di tanah air itu.

Organisasi sepakbola dunia itu, Selasa (1/3) besok menggelar rapat untuk menentukan nasib PSSI. Rapat Komite Nasional Asosiasi FIFA yang digelar di Zurich, Swiss, itu membahas campur tangan Menpora Andi Malarangeng terhadap PSSI.

"Campur tangan pemerintah jelas sekali pada 25 poin pernyataan Menpora terkait polemik yang terjadi di PSSI itu," kata Suryadharma Dali Tahir, mengutip Tempo, Minggu (27/2).
Terkait campur tangan pemerintah Indonesia itu, diduga FIFA akan menjatuhkan
sanksi terhadap PSSI. Namun, Dali yang juga anggota Komite Etik FIFA mengaku sanksi apa bakal dijatuhkan kepada PSSI. Disebutkan Dali, sanksi FIFA berlapis-lapis, "Tapi, saya tidak tahu sanksi dari FIFA apa terhadap Indonesia." 

FIFA merespon dengan cepat apa yang terjadi di PSSI beberapa waktu belakangan ini. Organisasi sepakbola pimpinan Sepp Blatter itu telah melayangkan surat peringatan menyusul Komisi Banding Pemilihan PSSI mengumumkan keputusannya menganulir semua calon ketua umum PSSI.

Menurut Dali, surat FIFA itu jelas sebagai bentuk penolakan atas adanya intervensi pemerintah. Dia mengaku khawatir jika akhirnya kisruh di tubuh PSSI menyebabkan FIFA mengambil keputusan membekukan organisasi induk sepakbola di Tanah Air itu.

"Jika itu terjadi, Indonesia tidak bisa berlaga di pertandingan leg kedua Pra-Olimpiade di Turkmenistan pada 9 Maret mendatang. Indonesia juga dilarang mengikuti Kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games 2011," ujar Dali.

Tidak demikian bagi kalangan penentang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Mereka tak peduli apa pun keputusan FIFA. Mereka justru mendesak pemerintah membentuk tim seleksi independen dalam pemilihan ketua umum PSSI. 
"Kami mendesak pemerintah (Kemenpora) mengambil alih PSSI dari tangan-tangan yang menginginkan status quo, yaitu Nurdin Halid cs," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Apung Widadi kepad Tribunnews, Minggu (27/2).

Apung juga koordinaditor "Save Our Soccer" mendesak pemerintah membekukan PSSI hingga kepengurusan PSSI pada periode ini berakhir April 2011 nanti. "Termasuk tidak memberikan izin pertandingan yang diselenggarakan PSSI dibawah Nurdin Halid dan Kongres PSSI yang direkayasa hanya untuk melanggengkan status quo," kata Apung.

Pemerintah jangan takut terhadap ancaman sanksi FIFA, dalam rangka upaya penyelamatan terhadap sepak bola Indonesia dan PSSI. "Sanksi dari FIFA justru menjadi fase untuk memperbaiki kepengurusan PSSI, pembinaan usia muda dan kompetisi ditingkat nasional. Mundur selangkah untuk Maju seribu langkah," tandas Apung.

Menurut dia, pemerintah sudah memiliki cukup alasan mengambil alih PSSI dari tangan Nurdin cs. Salah satu alasannya karena PSSI dibiayai oleh APBN, yang tidak lain adalah uang rakyat. PSSI juga dinilai telah gagal dalam membangun sepakbola Indonesia ke arah yang lebih baik. 

"Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid, sepakbola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepakbola Indonesia tidak lepas dari praktek suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepakbola yang fair play," pungkasnya. (Tribunnews/roy/tnr)

Nasib PSSI sekarang

Nasib kemelut PSSI masih menggantung. FIFA sebagai induk organisasi PSSI masih akan menggelar sidang terkait berbagai masalah yang ada di PSSI. 

Sampai saat ini FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang nasib sepakbola Indonesia. Hal ini diungkap oleh Deputi Sekjen Bidang Luar Negeri PSSI, Suryadharma “Dali” Tahir yang merupakan anggota komite etik FIFA.

Bahkan Dali Tahir menambahkan ketika dirinya bertemu dengan Jerome Valcke, Sekjen FIFA, soal hukuman bagi Indonesia tidak disinggung – singgung oleh FIFA sehingga masih ada kemungkinan Indonesia akan lolos dari sanksi pembekuan organisasi.

FIFA menggelar pertemuan pada pekan ini bertepatan dengan Rapat Komite Eksekutif (Exco) FIFA pada 2-3 Maret di Zurich, Swiss. Rapat Exco FIFA dipimpin langsung Presiden Joseph ‘Sepp’ Blatter. 

Indonesia menjadi agenda pembahasan Sidang Komite Asosiasi FIFA setelah pada tanggal 22 Februari 2011, Sekjen PSSI, Nugraha Besoes mengirimkan surat ke FIFA terkait sikap Menpora, Andi Malarangeng, yang dinilai sudah melakukan intervensi.

Surat ini dibalas oleh FIFA pada tanggal 24 Februari 2011 yang meminta PSSI agar terus melaporkan segala perkembangan yang terjadi kepada FIFA.

Namun Komisaris Utama Persebaya 1927, Saleh Mukadar, menyebutkan bahwa FIFA telah mengirimkan surat kepada PSSI pada tanggal 28 Februari 2011 yang berisi agar Nurdin Halid tidak mencalonkan kembali pada kongres nanti. Lalu FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia lolos dari sanksi FIFA.

Sementara itu 84 anggota PSSI sekaligus pemegang hak suara telah melayangkan mosi tidak percaya kepada Nurdin Halid. Para anggota yang merupakan pengprov dan klub ini bahkan akan melaksanakan kongres luar PSSI dalam waktu 2 bulan ke depan. 

Mereka juga membentuk Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN). KPPN ini sudah mengirimkan surat izin kepada FIFA untuk menggelar kongres luar biasa. Walau belum ada jawaban dari FIFA, sekretaris KPPN, Tuty Dau, menyebutkan Kongres Luar Biasa akan tetap dilaksanakan.

Kualitas persepakbolaan Indonesia dengan adanya PSSI

Tidak adanya prestasi yang terukir dengan pasti dan membanggakan, misal:

1. Tahun 2011 PSSI tidak menyandang gelar juara pertama pada ajang piala AFF Suzuki Cup, melainkan juara kedua.

2. Pada ajang Sea Games tahun 2003, tim merah putih kalah dari Vietnam 0-1, dengan Thailand 0-6, dan hanya menang tipis 1-0 saat menghadapi Laos. Hasilnya tim merah putih bertengger di posisi ketiga klasemen dan gagal  lolos dalam babak selanjutnya.

3. Hanya menempati runner up pada Piala Tiger dan peringkat empat  Sea Games 2005.

4.  Gagal menembus babak final piala AFF sejak tahun 1996, tiga kali timnas gagal ke semifinal sea games (2003,2007-2009) dan timnas senior gagal melangkah ke putaran final piala Asia sejak tahun 1996.

5. Tahun 2010, timnas U16  ,mengalami kegagalan di kandang sendiri dalam piala AFF. Tim U-16 kalah 0-2 dari Timor Leste.

Terjadi banyak korupsi di tubuh lembaga. Contoh kecil koruptor di PSSI:

·         Penundaan pemberian hadiah buat klub yang juara.

·         Uang hasil tiket piala aff kemarin dipakai plesiran para pengurus ke Qatar .

·         Dana dari sponsor buat ISL tidak jelas jumlahnya.

·         Nurdin telah mengkorupsi statuta fifa tentang syarat menjadi pengurus federasi : dimana seorang kriminal tidak boleh jadi pengurus apalagi pemimpin federasi.

Lembaga yang menangani PSSI

1)      FIFA

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) atau Federasi Internasional Sepak Bola adalah badan pengatur internasional sepak bola. FIFA bermarkas di Zürich, Swiss. FIFA didirikan di Paris pada 21 Mei 1904 dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada 2004. Pada April 2004, FIFA mengumumkan bahwa mereka memperkirakan akan meraup keuntungan sebesar $144 juta dari $1,64 miliar dalam pendapatan antara tahun 2003 dan 2006.

Peta pembagian konfederasi anggota FIFA.

FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA, dan menerbitkan daftar Peringkat Dunia FIFA setiap bulannya.Peraturan sepak bola ditetapkan oleh IFAB (International Football Association Board), yang terdiri dari empat wakil dari FIFA dan masing-masing satu wakil dari Asosiasi Sepak bola Inggris, Asosiasi Sepak bola Skotlandia, Asosiasi Sepak bola Wales dan Asosiasi Sepak bola Irlandia.

2)      AFC

Tim dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) akan kembali melakukan inspeksi klub-klub  profesional di Indonesia untuk dapat lolos ke Liga Champions Asia musim depan.

"Perwakilan AFC itu akan datang pada Agustus mendatang. Mereka akan melakukan inspeksi selama 14 haru di Indonesia selama 14 hari. Mereka akan melakukan inspeksi ke seluruh klub Djarum Indonesia Super League (ISL) . Ini akan menentukan nasib klub-klub Indonesia yang lolos ke Liga Champions Asia," kata CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, rapor Indonesia di kawasan Asia saat ini berwarna merah menyusul terjadinya kekisruhan di persepakbolaan nasional.

AFC sendiri sudah melakukan inspeksi ke beberapa negara yang sudah mempunyai wakil di fase grup Liga Champions Asia. Sejauh ini, baru Jepang yang sudah memenuhi seluruh kriteria.

AFC melakukan inspeksi untuk federasi anggota, liga, klub-klub dan stadion untuk menentukan apakah kesepuluh negara sebelumnya ditambah Singapura sudah memenuhi kriteria. Cina menjadi negara pertama yang dikunjungi Special Mission Team (SMT) AFC ini.

"Dengan kondisi persepakbolaan nasional saat ini, rapor Indonesia dianggap merah. Sepak bola Indonesia saat ini seperti terkungkung," katanya Joko yang kini masuk menjadi anggota Komite Normalisasi dan juga menjadi pelaksana tugas Sekjen PSSI.

Apakah PSSI bisa menandingi sepak bola di seluruh dunia

Secara management, PSSI sudah memenuhi standarisasi lembaga persepakbolaan tingkat internasional, yakni FIFA. Hanya saja PSSI masih menganggarkan biaya yang terbilang kuran penting dalam memajukan persepak bolaan nasional. Dari segi penyerapan pemain, PSSI kurang bisa memanfaatkan bibit unggul lokal  dan lebih mengandalkan pemain naturalisasi dalam pelaksanaa pertandingan. 

            Semua kemelut yg baru-baru ini terjadi di PSSI , serta pembekuan PSSI oleh pemerintah terkait kinerja PSSI , PSSI masih belum layak menandingi sepak bola di seluruh dunia . Melihat ke belakang , kinerja PSSI saat membawa Indonesia dalam AFC saja kurang maksimal . Bahkan , peluang menjadi juara yang besar gagal di manfaatkan oleh Indonesia dan PSSI . Ini sudah menjadi bukti konkrit bahwa PSSI masih belum bisa disejajarkan di tingkat dunia